JAKARTA,REAKSINEWS.ID | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan Daud, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menangani sejumlah titik banjir yang kerap menggenangi ruas jalan nasional Medan–Banda Aceh dan Bireuen–Takengon. Genangan air yang terjadi saban musim hujan itu dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Permintaan tersebut disampaikan Ruslan Daud menanggapi keluhan masyarakat yang ia terima dalam kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Kamis (17/4/2025).
"Sejumlah titik di ruas jalan nasional di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen, sudah sangat memprihatinkan. Genangan air saat hujan deras bukan hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga rawan menimbulkan kecelakaan, terutama di kawasan padat kendaraan dan aktivitas masyarakat," ujar Ruslan dalam keterangannya kepada wartawan.
Ia menyebutkan, titik-titik rawan banjir yang menjadi sorotan masyarakat di antaranya berada di depan SMAN 2 Bireuen dan kawasan Simpang Arjun, Kecamatan Kota Juang; Cot Tufah, Gandapura; Simpang Ikue Alue dan Bugeng, Kecamatan Peudada; serta sejumlah titik lainnya di sepanjang lintasan nasional Medan–Banda Aceh.
“Yang paling parah di depan SMAN 2 Bireuen, kawasan Cot Gapu. Setiap hujan turun, baik siang maupun malam, tinggi genangan bisa mencapai lutut orang dewasa,” ungkap Ruslan. Ia menambahkan, kondisi itu sangat mengkhawatirkan mengingat lokasi tersebut berada di sekitar kawasan pendidikan dan pusat aktivitas warga.
Selain itu, Ruslan juga menyoroti kondisi ruas jalan nasional Bireuen–Takengon, tepatnya di depan Markas Batalyon Infanteri 113/Jaya Sakti di kilometer 7. Menurutnya, kawasan itu pun selalu tergenang saat hujan deras dan belum ada upaya penanganan signifikan dari pihak terkait.
“Kami mendorong Kementerian PUPR segera melakukan penanganan teknis dan struktural di titik-titik rawan genangan. Jangan menunggu sampai terjadi korban jiwa atau kecelakaan lalu lintas yang lebih fatal,” tegas Ruslan.
Menurutnya, sebagai jalur penghubung strategis antarprovinsi dan antarwilayah di Aceh, ruas jalan nasional semestinya mendapatkan prioritas penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan, terutama terkait sistem drainase dan infrastruktur pendukung lainnya.(**)