BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal M. Puteh, mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap dugaan praktik jual beli rumah bantuan pemerintah di wilayahnya. Ia meminta Kapolres Bireuen yang baru, AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K., M.Med.Kom, untuk segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Permintaan itu disampaikan Bahrul kepada media ini, Senin (28/4/2025). Ia menuturkan, indikasi jual beli rumah bantuan Pemerintah Aceh muncul di hampir 609 gampong di Kabupaten Bireuen.
"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya sering menerima laporan dari keuchik dan masyarakat bahwa banyak rumah bantuan yang justru diberikan kepada warga yang tergolong mampu secara ekonomi. Sementara warga miskin hanya diminta menyerahkan data, seperti KTP, KK, dan foto rumah tidak layak huni yang mereka tempati," ujar Bahrul.
Namun dalam praktiknya, lanjut dia, rumah bantuan itu justru dialihkan kepada pihak lain. "Patut diduga telah terjadi transaksi jual beli dalam penyaluran bantuan tersebut," tambahnya.
Menurut Bahrul, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka mustahil rakyat miskin di Bireuen bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Padahal sejak 2022 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun ribuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan duafa.
"Fakta di lapangan menunjukkan, banyak rumah bantuan yang tidak dihuni, bahkan terbengkalai. Ini menandakan bahwa program bantuan tersebut tidak tepat sasaran," ujarnya.
Atas kondisi itu, Bahrul mewakili pengurus Apdesi Bireuen meminta Kapolres Bireuen yang baru untuk memprioritaskan penanganan kasus ini. Ia berharap aparat hukum dapat membongkar praktik jual beli rumah bantuan agar ke depan, program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
"Kami berharap tidak ada lagi oknum-oknum yang memperjualbelikan rumah bantuan di Bireuen. Bantuan dari Pemerintah Aceh harus tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.(**)