JAKARTA,REAKSINEWS.ID | Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan infrastruktur pengairan terus didorong oleh para wakil rakyat. Dua anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan Daud (HRD) dan H Irmawan, melakukan pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (22 April 2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Dirjen SDA, Ir Lilik Retno Cahyaningsih, M.A, turut dihadiri Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, M Adek Rizaldi. Kedua legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Aceh terkait pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Menurut Ruslan Daud, yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, sejumlah proyek irigasi di wilayahnya masih sangat membutuhkan perhatian, terutama yang berperan penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara.
“Kami juga mengusulkan pemeliharaan jaringan irigasi Pante Lhoong Krueng Peusangan di Bireuen dan beberapa jaringan lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota,” ujar Ruslan.
Lebih jauh, pertemuan ini juga membahas tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
“Inpres ini menjadi payung hukum bagi semua pihak untuk berkolaborasi sesuai tupoksi masing-masing dalam mendukung pembangunan jaringan irigasi yang lebih terpadu dan merata. Termasuk pembangunan saluran air, pintu air, embung, tanggul, hingga sistem distribusi dan drainase,” jelas Ruslan.
Beberapa proyek yang masuk dalam skema percepatan ini antara lain Irigasi Mon Seuke Pulot di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan Aneuk Gajah Rhet di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Proyek-proyek ini sebelumnya terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah dan belum mendapat alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dengan adanya Inpres ini, terbuka peluang besar untuk mengusulkan proyek-proyek tersebut ke APBN. Ini kesempatan emas untuk mewujudkan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat,” tegas Ruslan, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Bireuen periode 2012–2017.
Ia menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk terus mengawal dan memperjuangkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN, khususnya untuk masyarakat di wilayah Aceh.
“Kami di DPR akan terus bekerja agar setiap rupiah dari APBN bisa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, terutama dalam sektor vital seperti pengairan,” pungkasnya.(**)