BPKS Sabang dan Jalan Terjal Kebangkitan Ekonomi Aceh: Saatnya Evaluasi Total


Foto: Zulfan (James NKRI) Pengamat Ekonomi, Provinsi Aceh (24/4) 

BANDA ACEH,REAKSINEWS.ID |  Aceh pernah bermimpi besar saat Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Harapannya, Sabang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Aceh, bahkan nasional.

Namun setelah lebih dari dua dekade, yang tersisa hanyalah tanda tanya besar di tengah publik: ada apa dengan BPKS Sabang? Mengapa pelabuhan bebas ini tak kunjung menjelma menjadi pusat aktivitas ekonomi seperti yang diimpikan?

Pengusaha cerutu nasional sekaligus pengamat kebijakan publik Aceh, Zulfan akrab disapa James NKRI menyoroti tajam stagnasi BPKS. Menurutnya, kondisi ini adalah bukti kegagalan tata kelola dan visi kepemimpinan.

“BPKS punya dasar hukum yang jauh lebih kuat dari Batam. Tapi kenapa Batam yang hanya berdiri di atas Peraturan Pemerintah justru jadi pusat industri dan logistik kelas dunia, sementara Sabang tetap jalan di tempat? Ini soal kemauan dan kepemimpinan,” tegas James NKRI, Rabu (24/4).

Menurut James, akar masalah stagnasi Sabang mencakup:

Lemahnya manajemen dan orientasi kerja BPKS yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat;

Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah;

Minimnya investasi dan kepastian hukum;

Tidak adanya grand design pembangunan Sabang yang terintegrasi;

Potensi konflik kepentingan dan birokrasi tidak produktif.

Lima Langkah Konkret untuk Kebangkitan Sabang dan Ekonomi Aceh:

1. Evaluasi Total dan Independen terhadap Kinerja BPKS." Gubernur Aceh harus menginisiasi audit menyeluruh melalui BPK dan Kemenko Perekonomian, untuk mengidentifikasi secara objektif semua persoalan struktural di tubuh BPKS.

2. Penyusunan Masterplan Baru yang Terintegrasi dengan RPJMN dan RPJMA
Pemerintah Aceh harus menyiapkan grand design pembangunan Sabang yang relevan, realistis, dan sinkron dengan arah kebijakan nasional.

3. Dorong Revisi Regulasi yang Menghambat Investasi
Langkah konkret seperti harmonisasi regulasi, penghapusan tumpang tindih kewenangan, dan perbaikan kepastian hukum harus menjadi prioritas.

4. Pilih Direktur BPKS dari Kalangan Profesional dan Bersih “Cukup dengan figur titipan politik. Kita butuh pemimpin BPKS yang kredibel, punya rekam jejak membangun ekonomi rakyat, dan dipercaya pemerintah pusat,” ujar James.

5. Bangun Koalisi Strategis Aceh di Tingkat Nasional
Melalui diplomasi aktif ke kementerian, lembaga strategis, dan kerja sama dengan diaspora Aceh di Jakarta dan luar negeri, Gubernur Aceh bisa memperkuat narasi pembangunan Sabang di mata nasional.

“Sekiranya lima langkah ini dijalankan dengan niat tulus dan visi kerakyatan, saya yakin pemerintah pusat akan mendukung. Tapi kalau hanya diam dan akomodasi kepentingan elit, maka rakyat Aceh akan terus dirugikan,” tegas James NKRI.

Ia menutup seraya memesan :
“Sabang jangan terus jadi mitos. Kini saatnya Sabang bangkit, demi masa depan ekonomi Aceh yang lebih mandiri dan bermartabat.”

#Bangkitkan Sabang 
#SolusiUntukAceh 
#JamesNKRI
 #EvaluasiBPKS 
#GubernurAcehBertindak

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak