BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (25/3/2025) ini menjadi ajang strategis untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memastikan program pembangunan lebih transparan dan akuntabel.
Musrenbang: Wadah Aspirasi dan Penyempurnaan Rencana Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menegaskan bahwa Musrenbang RKPK merupakan mekanisme wajib dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, forum ini bertujuan merumuskan program prioritas yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
"Musrenbang ini menjadi momen penting dalam menyusun prioritas pembangunan 2026. Hasilnya akan digunakan untuk penyempurnaan RKPK Bireuen serta menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” ujar Mukhlis.
Tema pembangunan tahun 2026 yang diusung adalah "Meningkatkan Infrastruktur, Daya Saing, dan Kemandirian Fiskal Daerah yang Didukung oleh SDM Inovatif dan Berbudaya Islami.” Tema ini menegaskan komitmen Pemkab Bireuen dalam membangun daerah secara holistik dengan mengintegrasikan aspek fisik dan non-fisik.
Fokus Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen 2026
Sejumlah sektor menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2026, antara lain:
✅ Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi: Meningkatkan produktivitas sektor unggulan, investasi, pemberdayaan UMKM, serta ketahanan pangan dan perlindungan sosial.
✅ Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan yang sesuai tata ruang, memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.
✅ Peningkatan Kualitas SDM: Memperluas akses kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, serta membangun masyarakat inklusif.
✅ Ketentraman dan Ketertiban: Penguatan regulasi, penerapan nilai-nilai syariat Islam, serta pelestarian budaya Aceh.
✅ Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi peran ASN dalam pembangunan daerah.
Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Sumber Pendanaan
Dalam kesempatan itu, Mukhlis menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian. Ia menekankan bahwa semua perangkat daerah harus memprioritaskan program berbasis kebutuhan masyarakat.
"Kami memahami keterbatasan fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, ini tidak akan menghambat komitmen kami dalam menghadirkan perbaikan dan inovasi," ujarnya.
Mukhlis juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran. Skema Money Follow Program diharapkan dapat memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengimbau agar program yang tidak dapat dibiayai melalui APBK Bireuen dapat diusulkan melalui sumber pendanaan alternatif seperti APBN, APBA, DAK, dan skema lainnya. Fokus utama diarahkan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan layanan dasar.
Harmonisasi Kebijakan: Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Tgk. Yusri, S.Sos, dalam sesi diskusi, menegaskan pentingnya penyelarasan visi-misi pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
"Keselarasan program dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati sangat penting agar usulan yang telah dikaji mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang hadir. Mereka berharap Musrenbang ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Peserta Musrenbang: Sinergi Multi-Pihak untuk Pembangunan Berkelanjutan
Musrenbang Kabupaten Bireuen 2025 digelar di Aula Setdakab Lama dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya:
Perwakilan Bappeda Provinsi Aceh,
Ketua dan anggota DPRK Bireuen,
Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Para camat dan delegasi dari 17 kecamatan, Perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh adat
Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran tetapi juga memiliki dampak luas bagi pembangunan Kabupaten Bireuen yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri secara fiskal.
Kesimpulan
Musrenbang RKPK 2025 Kabupaten Bireuen menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan prioritas pembangunan 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Bireuen.(**)