BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini disampaikan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun 2026 tingkat kecamatan, yang berlangsung di Gedung Karang Taruna Matang, Kecamatan Peusangan, Rabu (12 Maret 2025).
Musrenbang kali ini mengusung tema "Meningkatkan Infrastruktur, Daya Saing, dan Kemandirian Fiskal Daerah yang Didukung oleh SDM yang Inovatif dan Berbudaya Islami." Dalam kesempatan itu, Mukhlis menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah yang berimbas pada rendahnya capaian PAD.
Soroti Kebocoran PAD
Mukhlis menyoroti banyaknya potensi PAD yang belum tergarap optimal, mulai dari pajak restoran, retribusi pasar, hingga pajak hiburan. Menurutnya, sektor-sektor tersebut belum dikelola secara maksimal akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya perhatian dari pihak terkait.
"Jika PAD bisa dikelola dengan baik, dampaknya akan besar bagi masyarakat. Saat ini kita menghadapi refocusing anggaran dan penghematan di berbagai sektor, sehingga penting bagi kita untuk menggali sumber pendapatan yang ada," ujar Mukhlis.
Ia juga menyinggung pengelolaan kekayaan alam yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi daerah. Sumber daya seperti pasir, batu, dan tanah liat kerap diambil oleh pemilik proyek tanpa membayar pajak galian C.
"Ini sangat merugikan daerah. Kekayaan alam kita diambil, tapi daerah tidak mendapat manfaatnya. Jika pengawasan diperketat, sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan yang besar," tegasnya.
Inisiatif Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah
Untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD, Mukhlis mengusulkan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang akan bertanggung jawab secara khusus dalam mengelola sektor tersebut. Menurutnya, selama ini pengelolaan PAD masih berada di bawah bidang keuangan daerah yang memiliki beban kerja cukup berat.
"Dengan adanya dinas khusus, pengelolaan PAD bisa lebih sistematis dan efektif. Kita harus bergerak cepat agar Bireuen bisa lebih mandiri secara fiskal," katanya.
Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Bupati Bireuen, unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Unsur Forkopimda, anggota DPRK, camat, serta ratusan keuchik dan tokoh masyarakat lainnya. Para peserta menyambut baik gagasan tersebut dan berharap langkah ini bisa membawa perubahan nyata dalam sistem keuangan daerah.
Mukhlis berharap, melalui optimalisasi PAD, Bireuen dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan membangun daerah secara lebih mandiri.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini demi Bireuen yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.(MI)