ACEH TAMIANG,REAKSINEWS.ID | Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh Tamiang meminta Bupati Aceh Tamiang segera memberikan tanda identitas pada seluruh aset daerah, terutama aset bergerak seperti kendaraan dinas, excavator, road grader, bomag, dan buldoser milik pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan aset yang berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi.
Ketua SEMMI Aceh Tamiang, Muhammad Irfan Zikri, mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan aset daerah. "Ada laporan bahwa kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan ada dugaan kendaraan tersebut kerap disewakan untuk kepentingan tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan karena aset-aset tersebut dibeli dengan uang rakyat," ujarnya.
Menurutnya, pemasangan stiker identitas pada aset daerah akan mempermudah masyarakat dalam membedakan aset milik pemerintah dan aset pribadi. "Stiker ini bukan sekadar penanda, tetapi juga bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah," kata Muhammad Irfan Zikri.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan. "Aset negara adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, penggunaannya harus jelas dan tidak boleh disalahgunakan. Pemasangan stiker ini juga bisa menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap aset negara," jelasnya.
SEMMI Aceh Tamiang berharap Bupati Aceh Tamiang segera mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menempelkan tanda khusus pada seluruh aset daerah. "Kebijakan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengelolaan aset publik secara profesional," tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi aset daerah yang selama ini dinilai kurang terurus, sehingga keberadaannya tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. "Banyak aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dikelola dengan baik, bahkan justru membebani keuangan daerah. Terutama kendaraan dinas dan alat berat milik pemerintah," ujarnya.
SEMMI menyoroti pengelolaan kendaraan dinas yang dinilai masih belum transparan.
"Kami mendapat informasi bahwa banyak kendaraan dinas dikuasai oleh pihak lain. Sementara itu, dalam APBD, biaya bahan bakar, perawatan, dan suku cadang kendaraan dinas cukup besar. Ini perlu diperjelas dan didata ulang. Kendaraan yang berada di tangan pihak yang tidak berhak harus segera ditarik kembali. Jika memenuhi syarat, lebih baik dilelang agar tidak lagi membebani anggaran daerah," jelasnya.
Muhammad Irfan Zikri berharap di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tamiang, Armia Ismail, persoalan ini bisa segera diselesaikan. "Kami berharap kepemimpinan Armia Ismail dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan aset daerah ke depannya," pungkasnya.(**)