BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH., MH., meresmikan Klinik Pelayanan Hukum Gratis pada Senin (20/1/2025). Klinik ini dihadirkan untuk meningkatkan layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.
Munawal Hadi menjelaskan, klinik ini lahir sebagai respons atas banyaknya permasalahan hukum di Kabupaten Bireuen, terutama terkait pengelolaan dana desa dan dana eks PNPM Mandiri Pedesaan. Kehadiran Klinik Pelayanan Hukum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara secara profesional, tanpa dikenakan biaya alias gratis.
“Melalui klinik ini, kami ingin masyarakat, termasuk perangkat daerah dan desa, tidak ragu untuk berkonsultasi guna mencari solusi atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi,” ujar Munawal Hadi.
Klinik ini bertujuan mendukung tugas Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, termasuk penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara. Layanan ini juga mendukung upaya penegakan kewibawaan pemerintah dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Beberapa permasalahan hukum yang dapat dikonsultasikan meliputi isu pertanahan, utang piutang, hukum waris, pernikahan atau perceraian, pembubaran perusahaan, pidana, dana desa, dana eks PNPM Mandiri Pedesaan, dan permasalahan hukum lainnya.
Selain memberikan kemudahan akses layanan hukum, program ini juga diharapkan dapat membantu Kejaksaan Negeri Bireuen dalam memperoleh data akurat terkait persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Munawal Hadi menambahkan, keberadaan klinik ini menjadi salah satu upaya Kejaksaan Negeri Bireuen dalam mewujudkan reformasi birokrasi, dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui layanan hukum yang prima.
Dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara maksimal, Klinik Pelayanan Hukum Gratis ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Bireuen dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.(**)