BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Rumah milik seorang Kepala Dusun di Desa Garot, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, yang dihuni lima anggota keluarga, terancam roboh dan tersisih dari program bantuan pembangunan rumah layak huni. Kondisi tersebut terjadi akibat keberatan sejumlah tokoh masyarakat yang menilai perangkat desa tidak berhak menerima bantuan.
Maulida (32), pemilik rumah, mengungkapkan bahwa tempat tinggalnya sudah sangat memprihatinkan. Atap rumah dari daun rumbia semakin hari kian rusak dan bocor di banyak tempat. Ketika hujan turun, ia bersama keluarganya kerap terpaksa mengungsi ke rumah mertua.
"Kami tidak punya kemampuan untuk membangun rumah yang lebih layak. Pemerintah desa sebenarnya sudah memasukkan rumah kami ke dalam prioritas pembangunan tahun 2024, tapi saat perangkingan, nama kami dihapus karena suami saya menjabat sebagai Kepala Dusun. Tokoh masyarakat mempersoalkan bahwa perangkat desa tidak boleh mendapatkan bantuan," kata Maulida dengan nada sedih, (23/1).
Menurutnya, keputusan tersebut sangat tidak adil. "Hanya karena suami saya Kepala Dusun, rumah kami tersisih dari bantuan. Padahal, kondisinya sudah lapuk, bocor di seluruh ruangan, dan tinggal menunggu roboh diterjang angin," tambah Maulida sambil menggendong anak balitanya.
Hal senada disampaikan oleh Anabila (25), warga lainnya yang juga tinggal di rumah serupa. "Rumah yang hampir tumbang ini kami diami sembilan orang dari dua kepala keluarga. Suami saya hanya buruh harian lepas, jadi tidak mungkin membangun rumah sendiri. Kami masih menumpang di rumah orang tua meski sudah memiliki anak," ujarnya.
Anabila berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi masyarakat di pedalaman yang masih kesulitan memiliki rumah layak huni. "Kami sangat berharap bantuan nyata dari pemerintah. Hidup di rumah yang layak adalah impian kami," tuturnya penuh harap.
Program Rumah Layak Huni Desa Garot
Sekretaris Desa Garot, Tarmizi, saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen membangun rumah layak huni sebanyak tiga unit setiap tahunnya.
"Program ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Tahun 2024, kami telah membangun tiga unit rumah untuk masyarakat miskin dengan anggaran Rp210 juta dari APBDes. Rencana yang sama akan dilakukan pada tahun 2025. Namun, pelaksanaan tetap bergantung pada prioritas dan besaran alokasi dana yang diterima desa," jelas Tarmizi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memastikan bantuan pembangunan rumah layak huni tersalurkan dengan adil.(**)