JAKARTA, REAKSINEWS.ID | Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan Daud (HRD), turut serta dalam pembahasan anggaran bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) di Gedung DPR RI, Senin (2 Desember 2024).
Dalam rapat tersebut, Banggar DPR bersama para Menko membahas rencana kerja anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Tujuh Menko yang hadir berasal dari Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para Menko yang hadir adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
HRD menegaskan bahwa Banggar DPR mendukung penuh rencana kerja anggaran yang bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam 100 hari pertama. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, serta pembangunan lumbung pangan di tingkat nasional, daerah, dan desa.
“Anggaran ini harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh nusantara, termasuk masyarakat Aceh. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut menikmati hasil pembangunan ini demi kesejahteraan rakyat di Serambi Mekkah,” ujar HRD.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing Kementerian Koordinator meliputi:
Kemenko Politik dan Keamanan: Rp 268,28 miliar
Kemenko Hukum, HAM, dan Imigrasi: Rp 9,03 miliar
Kemenko Perekonomian: Rp 456,76 miliar
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 345,5 miliar
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp 230 miliar
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp 139,73 miliar
HRD, yang dikenal sebagai tokoh pembangunan Aceh, berharap alokasi anggaran tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.(**)