BIREUEN | REAKSINEWS.ID - Praktik money politics yang merugikan kualitas demokrasi di Kabupaten Bireuen perlu ditanggulangi secara serius. Anggota DPR RI dari Komisi V, H. Ruslan M. Daud, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di masyarakat.
Dalam pertemuan Coffee Morning bersama media di Meuligoe Residen HRD, Sabtu (2 November 2024), Ruslan menyatakan harapannya agar penegak hukum di Bireuen tidak hanya berperan sebagai pengamat, melainkan juga aktif dalam memberantas praktik money politics yang merusak tatanan demokrasi.
"Tindakan nyata yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menggandeng elemen masyarakat untuk menangani isu ini seharusnya menjadi inspirasi bagi Polres Bireuen untuk lebih proaktif. Keterlibatan mereka adalah kewajiban moral untuk menjaga integritas pemilu," ujarnya.
Sebagaimana sebelumnya, Ia juga telah mengusulkan sayembara untuk menangkap pelaku dan penerima money politics, dimana hal tersebut guna menekankan urgensi penegakan hukum yang tegas. Ruslan mendesak Polres dan Kejari Bireuen untuk mengimplementasikan gagasan ini secara serius dan terukur.
Pengawasan ketat dari Panwaslih Kabupaten Bireuen juga dinilai krusial. Panwaslih diharapkan tidak berfungsi hanya sebatas sebagai pengamat pasif, melainkan proaktif dalam mencegah praktik money politics, sehingga tatanan sosial dan politik senantiasa tetap terjaga, harap Anggota Banmus di DPR RI itu.
Dikatakan HRD." Kehadiran isu penundaan debat calon bupati menambah kecemasan. "Apakah ada upaya untuk menutupi sesuatu?" tanyanya. Dalam konteks ini, keberanian untuk bertindak tegas dan transparan menjadi keharusan.
Ruslan menuntut komitmen dan sinergitas semua penyelenggara pemilukada, terkhusus Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat. Masyarakat kini semakin kritis dan menanti aksi nyata dari Polres, Kejari, dan Panwaslih terhadap KIP Bireuen.
Ketiga institusi ini dituntut untuk menunjukkan kinerja yang konsisten, berintegritas, dan berkomitmen terhadap kemajuan daerah. Penggunaan teknologi untuk mengawasi dan memberantas praktik money politics harus menjadi prioritas utama.
"Jangan biarkan kabut money politics mengaburkan masa depan Kabupaten Bireuen. Saatnya bertindak tegas sekarang demi menciptakan lingkungan politik yang bersih, adil, dan bermartabat," tegas H. Ruslan M. Daud.(**)