BIREUEN | REAKSINEWS.ID - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kecamatan Kota Juang, Kuala, dan Jeumpa menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Sosialisasi berlangsung di Aula Setdakab Bireuen, dihadiri oleh 60 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimcam, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, Muspika, keuchik, serta kaum disabilitas.
Ketua Panitia, Akbar, S.T., yang juga Ketua Panwaslih Kecamatan Kota Juang, menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. “Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada untuk mencegah pelanggaran,” ujarnya.
Acara dibuka oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwaslih Bireuen, Rifani, S.Sos., yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi. “Pengawasan partisipatif adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan Pilkada yang bersih,” tegas Rifani.
Sosialisasi ini menghadirkan Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP., tenaga ahli dari Panwaslih Aceh, sebagai narasumber utama yang dalam pemaparannya menjelaskan tantangan pengawasan Pilkada, terutama dengan adanya perubahan undang-undang. “UUPA dan Qanun Nomor 6 Tahun 2006 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan Pilkada di Aceh,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme para pengawas. “Pilkada yang jujur hanya dapat terwujud jika semua pihak siap menerima hasil pemilihan,” tambahnya.
Acara yang dimoderatori oleh Drh. Murdani ini juga dihadiri oleh para camat dan perwakilan Polsek serta Koramil dari masing-masing kecamatan. Diskusi interaktif melibatkan peserta dalam membahas tantangan pengawasan di tingkat desa.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat Bireuen untuk lebih sadar akan peran penting mereka dalam pengawasan Pilkada. Melalui pengawasan yang partisipatif, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung lancar dan bebas dari praktik politik uang.(MI)