BIREUEN | REAKSINEWS.ID - Menyikapi Dugaan pemerasan oleh oknum LSM disejumlah Kecamatan, Bahrul Fazal." Jangan berlagak Premanisme, pemeriksaan Dana Desa (DD) tidak terlepas dari mekanisme dan regulasi resmi, Senin (16 September 2024)
Bahrul Fazal M Puteh kepada reaksinews.id menyampaikan, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mencari-cari kesalahan Pemerintah Gampong (Pemdes) dalam hal ini, Keuchik (Kades) kerap menjadi incaran dan sasaran sejumlah Oknum-oknum LSM, sejak akhir-akhir ini,
Mereka datang secara Tiba-tiba ke sejumlah Gampong dengan berbagai dalih." Adakalanya datang 'Berseragam' Dipenuhi Simbol organisasi dengan berbagai latar belakang yang memperkenalkan diri dari salah satu Lembaga Pemantauan, sebut Bahrul.
Berkaitan pemeriksaan Dana Desa (DD) tentunya tidak terlepas dari mekanisme dan ada tatacara sesuai ketentuan pemerintah serta tidak membelakangi aturan perundang-undangan yang menjadi regulasi secara resmi,
"Bukan datang tiba-tiba, berlagak ala Premanisme, bahkan ada kalanya mencari-cari kesalahan para Keuchik (Kades). Tanya itu dan ini seraya memperkenalkan diri, akan tetapi ujung-ujungnya minta Akomodasi duit, ujarnya
Selain itu, oknum LSM tersebut kerab menjadikan para Keuchik sebagai sasaran dengan dalih mengawasi realisasi program kerja yang bersumber dana dari pemerintah,
Sejumlah Keuchik telah mengadukan sepak terjang oknum-oknum LSM ke Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPD Kabupaten Bireuen dengan berbagai modus operandi yang menamakan diri mereka dari Lembaga Pemantauan Korupsi,
Berdasarkan keterangan dari sejumlah Keuchik, adakalanya juga oknum-oknum LSM itu mengintervensi para Keuchik dengan meminta salinan realisasi program kerja Pemdes yang bersumber Dana Desa." Kehadiran Oknum-oknum LSM kian hari membuat kami semakin Risih, kata para Keuchik yang nengadukan hal tersebut, kata Bahrul Fazal
Menyikapi dilema itu," DPD APDESI Mengultimatum Oknum-oknum LSM, jangan pernah berlagak Premanisme dan Coba-coba mengganggu kedaulatan, serta mengintervensi para Keuchik,
" Sekiranya itu dilakukan, berperang pun kami para Keuchik sedari awal sudah siap, jangan mengecohkan pemerintah Desa hanya karena ingin memanfaatkan peluang meraup Rupiah. Di kabupaten Bireuen masih ada APH dan Badan yang membidangi Auditur penggunaan uang negara, tegas Ketua APDESI.
Menindaklanjuti pengaduan Dugaan pemerasan oleh Oknum-oknum LSM itu, APDESI sedang mengadvokasi dan mengumpulkan bukti-bukti dari sejumlah Keuchik yang telah menjadi korban." Untuk sesegera mungkin melaporkannya ke Aparat penegak hukum,
Untuk itu, diminta kepada Keuchik yang pernah merasa diperas oleh Oknum-oknum LSM dimaksud, segera berkoordinasi supaya segera dapat dilaporkan. APDESI adalah wadah bersama dan tentunya akan mengadvokasi segala permasalahan yang dihadapi pemerintah desa,
Dan sekiranya ada Oknum-oknum LSM yang coba-coba mengintervensi, merongrong, memeras dan sejenisnya." Segera hubungi saya selaku Ketua APDESI di kontak person; 082214330151, Bahrul berpesan.
Setiap pemeriksaan penggunaan Dana Desa perlu melalui mekanisme resmi sesuai undang-undang," Bukan dengan mencari-cari kesalahan dan celah untuk memeras dibalik dalil yang kerap dijadikan alasan,
Diharapkan seluruh Keuchik dan perangkat desa komit bersama menjaga kedaulatan Gampong. Sesuai AD/ART organisasi, APDESI berkewajiban mengadvokasi setiap permasalahan Gampong, Keuchik Bahrul menegaskan.
Sejatinya, pemerintah pusat juga perlu memastikan kwalitas dan kapasitas setiap pengawas program Desa, melalui perekrutan dan selektif yang benar-benar Valid,
Dikarenakan sejak akhir-akhir ini, banyak LSM yang rentan mencari, bahkan sengaja menggali permasalahan Desa. Jarang dijumpai LSM yang membina, apalagi menjalankan program kerja sesuai Tupoksi dan tanggung jawab yang sebenarnya, tutup Ketua DPD APDESI Kabupaten Bireuen. (**)