BANDA ACEH|REAKSINEWS.ID - Persoalan Aceh berkaitan kemiskinan, pengangguran, perceraian, kriminalitas, narkoba hingga Stunting berpunca dari faktor ekonomi. SAPA, Sangat masif," Legislatif dan Eksekutif sewenang - wenang hanya fokus profit rupiah bukan kebutuhan masyarakat, Minggu (23 Juni 2024)
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan Adami menyayangkan sikap pejabat yang tidak peka terhadap kondisi Aceh saat ini. Masih banyak program yang dilakukan tidak berpihak terhadap masyarakat secara luas.
Fauzan mengaku persoalan Aceh mengenai kemiskinan, pengangguran, perceraian tinggi, kriminalitas, narkoba dan anak kekurangan gizi/stunting disebabkan faktor ekonomi karena tidak hadirnya Legislatif dan Eksekutif untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara riil.
"Sangat masif program kepentingan untuk memperkaya diri dan kelompok, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota di Aceh, Legislatif dan Eksekutif sewenang - wenang membuat program hanya fokus profit rupiah bukan tujuan untuk kebutuhan masyarakat secara riil," kata Fauzan, Minggu 23 Juni 2024.
Ketua SAPA menyebutkan, salah satunya kegiatan pemasangan Paving Block di Kabupaten Bireuen anggaran tahun 2024 mencapai Rp 11 miliar lebih. Menurutnya, itu program sesat alias program mencari keuntungan hanya bermanfaat bagi pejabat dan kelompoknya bukan untuk masyarakat.
Menurut data yang diterima SAPA, ada beberapa dinas di Kabupaten Bireuen mengakan program paving block diantaranya, Dinas PUPR bernilai sekitar Rp500 juta lebih, Dinas Kesehatan Rp. 2,8 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 6,2 miliar, Dinas Pendidikan Dayah sekitar Rp 1,8 miliar, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
"Seharusnya para pejabat lebih memprioritaskan anggaran sebesar itu untuk memperbaiki keterpurukan dan membangkitkan ekonomi masyarakat, serta kualitas pendidikan dan kesehatan, bukan hanya fokus ke program fisik yang sifatnya bisnis," katanya.
Disebutkan Fauzan, setiap tahun banyak program kepentingan dengan berbagai modus kejahatan, biasanya kegiatan fisik. Demikian juga program POKIR Dewan sebagian besarnya untuk mencari keuntungan yang mudah diperjualbelikan dan bisa dikerjakan sendiri, keluarga atau kelompok.
"Bahkan sudah menjadi asumsi publik para pejabat membangun aset pribadi menggunakan uang rakyat, sebut Fauzan.
Seharusnya moral para pejabat bersyariat islam, Kota Santri harus menjadi contoh yang baik agar semua kegiatan dilakukan secara transparan dengan tujuan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat luas.
"Kondisi ekonomi masyarakat sangat tidak baik, ratusan anak stunting membutuhkan gizi bukan paving block, Pj Bupati Bireuen harus menjelaskan ada apa dibalik program tersebut hingga mencapai Rp11 miliar," pintanya.
SAPA meminta program tersebut harus jelas, apakah program dinas atau kegiatan dewan, jika Pokir Dewan harus disebutkan dan dipublikasikan karena itu uang rakyat bukan uang warisan.
"Kita berharap tidak ada penyelewengan pada program tersebut, jangan nantinya penerima manfaat keluarga sendiri dengan modus buka yayasan. Jika dibalik kegiatan tersebut adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak," demikian pinta Ketua SAPA, Fauzan Adami.(**)