JAKARTA-REAKSINEWS.ID | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mewujudkan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.
Dalam keterangan Pers, Kamis (15/2), Mendagri menyampaikan, dengan adanya MoU yang telah ditandatangani tentu akan membuat sistem bidang perikanan dan kelautan di Indonesia menjadi lebih baik dan sistematis.
"Apresiasi yang tinggi kepada Menteri KKP Mas Trenggono atas penandatanganan MoU, tentu ini akan membuat upaya me-manage bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif,
Tidak bergerak sendiri-sendiri, namun semua di bawah koordinasi dari Kementerian KKP," kata Mendagri pada acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Fairmont Hotel Jakarta.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Sekiranya dikelola dengan baik, potensi ini akan memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
"Negara kita adalah negara maritim, 65 persennya lautan, sungai dan ada danau, potensinya luar biasa besar. Sekiranya pun potensi yang ada tidak dimanfaatkan atau salah me-manage, tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan bencana," ujarnya.
Untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) siap mendukung program KKP. Dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan data penduduk, pekerjaan, status, hingga alamat.
"Data itu adalah data penduduk dengan fiturnya yang cukup lengkap, termasuk pekerjaan, status dan alamat. Kemudian dari data tersebut bisa diblok-blok lagi per satu daerah, kabupaten/kota, Desa maupun pulau. Sehingga program perencanaan yang dibuat akan tepat sasaran," jelas mentri
Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri akan mendorong Pemda untuk membuat program di bidang kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Ini harus diatur mulai dari sistem perencanaannya, sehingga terintegrasi dengan satu sistem aplikasi di Kemendagri namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," tandasnya.
Mengusung tema besar "Kolaborasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Ekonomi Biru",
Dalam kesempatan yang sama itu juga KKP menandatangani MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); serta tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).