Reaksinews.id | Makassar - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan jika Indonesia memiliki kekuatan lain selain partai politik (parpol). Kekuatan yang menurutnya bisa dimaksimalkan untuk kemajuan bangsa ini. Sayangnya, kekuatan tersebut telah dikebiri melalui empat kali amandemen konstitusi.
LaNyalla menyampaikan hal itu saat mendapatkan gelar adat dari Addatuang Sidenreng di Saoraja Wanio Addatuang Sidenreng, Sulsel, Rabu (17 November 2021).
Karena amandemen itu, tutur LaNyalla, para pemegang saham Republik ini tak lagi memiliki akses untuk menentukan wajah bangsa ini ke depan. Sedangkan partai politik seolah bertindak sebagai pemegang absolut penentu wajah dan arah perjalanan bangsa.
"Itu terjadi karena konstitusi kita saat ini, yang merupakan konstitusi hasil amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam itu, memang hanya memberikan ruang kepada partai politik sebagai penentu utama," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bahkan, saat ini partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Dan, hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa.
"Padahal, sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik," tutur dia.
Namun, setelah amandemen, Utusan Golongan dihapus dan Utusan Daerah diubah menjadi DPD RI. Tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan Utusan Daerah.
DPD RI sebagai wakil daerah, yang juga dipilih melalui Pemilu seperti partai politik, hanya mendapat porsi mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas di fase pertama di Badan Legislasi.
"Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama pemerintah. DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik," tutur dia.
Oleh karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik, bahwa sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini, sudah jauh meninggalkan DNA sejarah lahirnya bangsa ini.
"DPD RI terus menggelorakan, bahwa rencana amandemen konstitusi perubahan ke-5 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, sekaligus sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas wajah dan arah perjalanan bangsa ini," tegas dia.
LaNyalla meyakini resonansi yang terus disuarakan oleh DPD RI terkait posisi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara akan terus menggema dan menggugah kesadaran publik, termasuk kesadaran pemerintah dan bangsa Indonesia.
Sebab, kata dia, hanya bangsa yang besar, yang mampu menghargai sejarah kelahirannya.
"Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Karena bangsa ini dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, salah satunya adalah Kerajaan Addatuang Sidenreng," ujar dia.
Dikatakannya, Kerajaan ini merupakan salah Satu dari sedikit kerajaan yang tercatat dalam Sureq La Galigo yang amat melegenda dan tersimpan hingga kini di Perpustakaan Universitas Leiden, di Belanda. Artinya, peradaban unggul Kerajaan ini yang berdiri sejak tahun 1344 Masehi tercatat oleh sejarah dunia.
"Karena itu, tidak salah bila saya selalu katakan, bahwa Indonesia adalah negara yang besar, karena bangsa ini lahir dari sejarah peradaban yang telah unggul dan besar, yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara," ujarnya.
Apalagi jika kita melihat tradisi pemerintahan pada saat itu yang sudah melibatkan rakyat sebagai salah satu entitas yang harus didengar suaranya, sungguh luar biasa.
Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu Raja, Pemangku Adat dan Rakyat. Sedangkan Kerajaan Rappang, juga menyandarkan sendi pemerintahanya kepada aspirasi rakyat.
Hadir dalam penganugerahan gelar beberapa senator antara lain Andi M Ihsan (Sulawesi Selatan), Habib Ali Alwi dan Ali Ridho Azhari (Banten), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara) dan Lily Amelia Salurapa (Sulsel).
Selain itu hadir juga Sultan Sekala Brak Yang Di Pertuan Ke-23, PYM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong, Sekjen DPP Majelis Adat Kesultanan Nusantara (MAKN) DRA Hj Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star (Red)